Yogyakarta – Interaksi sengit antara Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol. Sony Sonjaya, mencuri perhatian netizen setelah menjadi viral di Instagram.
Konflik ini bermula dari kolom komentar sebuah postingan. Akun resmi @sonysonjayabd milik Irjen Sony membalas kritik Tiyo dengan nada defensif. Ia menyoroti prestasi program gizi nasional yang disebutnya telah menyediakan makanan untuk 60 juta balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta pelajar. Program itu juga diklaim menyerap lebih dari satu juta pekerja dan meningkatkan produksi dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, serta peternakan. Tak berhenti di situ, balasan tersebut dilengkapi tiga emoji monyet, yang langsung memicu reaksi luas di dunia maya.
Tiyo Ardianto merespons dengan unggahan berjudul "Emoji Monyet". Ia menekankan bahwa masukan peduli terhadap negara patut dijawab secara dewasa, bukan dengan simbol yang bisa diartikan merendahkan. Dalam tulisannya, Tiyo menyatakan: "Ketika kritik yang lahir karena cinta pada Bangsa dibalas dengan emoji monyet, yang sebenarnya dipertaruhkan bukan martabat pengkritik, tetapi kedewasaan penguasa dalam menerima pikiran yang berbeda tanpa pernah merasa terancam."
Lebih lanjut, ia menyampaikan renungan tajam: "Manusia dan monyet itu sejatinya satu keluarga primata. Yang berbeda, monyet tidak pernah mendeklarasikan diri sebagai makhluk paling mulia. Tapi, buktinya justru monyet tidak pernah korupsi, tidak menindas saudaranya, dan tidak menjilat demi dapat pangkat. Yang paling penting: monyet tidak menjadi bagian dari mereka yang bermulia-mulia menarasikan pentingnya gizi, tapi diam-diam menjadikan gizi kedok maling."
Kasus ini membuka diskusi nasional soal cara pejabat berkomunikasi di media sosial, makna simbol digital, serta tuntutan transparansi dalam program gizi pemerintah. Hingga kini, BGN belum mengeluarkan klarifikasi resmi terkait emoji kontroversial tersebut. Perdebatan ini mencerminkan dinamika aktif antara aktivis mahasiswa dan aparatur negara dalam mengawasi kebijakan publik melalui platform digital.
0 komentar:
Posting Komentar