"Tujuan dari BRI melaksanakan ini dalam rangka pelayanan, bagaimana lebih baik bagi para nasabah. Kedua bagaimana kami mampu melakukan sebaran lebih luas. Komunikasi yang penting," kata Sofyan ditemui di kantor BRI, Bendungan Hilir, Jakarta, Senin (28/4/2014).
Sofyan memaparkan, saat ini masih ada gangguan-gangguan komunikasi yang menyebabkan layanan BRI terkadang menurun. Karena menurut Sofyan, komunikasi menggunakan kabel saat ini belum begitu optimal. Dengan adanya satelit ini, layanan bisa ditingkatkan.
"Kalau anda diskusi sama BRI, kasir terlampau lama, ATM mati. Itu karena komunikasinya yang kualitasnya rendah atau diturunkan. Kadang pelayanannya cuma 65% kalau lagi sibuk. Itu pelayanan kami terhambat luar biasa, kami tidak bisa memonitor. Kalau ini punya kita sendiri, kualitas menjadi prima. Dan reputasi kita BRI menjadi bagus," papar Sofyan.
Selain itu, dia juga menjelaskan, dengan kepemilikan satelit yang akan mulai diorbitkan di Juni 2016 ini, efisiensi biaya produksi BRI akan dapat tercapai.
"Rata-rata biaya Rp 400-500 miliar per tahun dan mungkin tahun depan sudah Rp 500-600 miliar per tahun. Umur satelit 15 tahun, dengan nilai investasi Rp 2,5 triliun, bisa dihitung sendiri berapa efisiensinya," jelas Sofyan.
Bisa Jadi Skandal Keuangan.
Bank Rakyat Indonesia (BRI) dinilai tidak berkompeten mengelola bisnis satelit. Anggota DPR menduga rencana BRI membeli dan mengorbitkan satelit bakal menjurus terjadinya skandal keuangan dan perbankan.
"DPR mencurigai ada sesuatu di balik aksi BRI membeli satelit. Jumlah uang sekitar 250 juta dolar AS, bisa menjadi skandal keuangan. Sejumlah skandal keuangan sebelumnya terjadi ketika kebijakan penting diambil menjelang akhir pemerintahan, sebut saja kasus bail out Bank Century (Rp6,7 triliun)," ujar anggota Komisi VI DPR Lili Asdjudiredja, Minggu (27/4/2014), di Jakarta, menanggapi rencana BRI membeli satelit ini.
Lili meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi BRI dan semua pihak terkait aksi bisnis tersebut. Bukan tidak mungkin terdapat unsur korupsi yang bisa merugikan keuangan negara. Apalagi, BRI adalah bank pemerintah. Politisi senior Golkar yang duduk di Komisi VI (BUMN) itu akan menginisiasi pemanggilan para pihak terkait dan BRI.
Lili menegaskan, kecurigaan DPR makin besar karena nilai pembelian satelit yang besar dan ditempuh menjelang akhir kekuasaan pemerintahan. Bukan tidak mungkin ini terkait dengan pemilihan presiden.
Kekhawatiran senada diungkapkan anggota Komisi VI lainnya, Hendrawan Supatikno, dari PDIP. Dia juga mengatakan Komisi VI terkejut mendengar rencana BRI membeli satelit, sebab bukan kompetensi BRI menangani bisnis satelit ini.
"Tugas utama BRI adalah bagaimana menyelamatkan rakyat miskin, mereka yang bergerak di sektor riil, UKM, dari lintah darat yang mememinjamkan modal dengan bunga sangat besar," ujarnya.
Henderawan mengingatkan BRI harus fokus pada bisnis perbankan dan menjalankan amanat rakyat untuk membantu masyarakat yang kesulitan meminjam modal dan terperangkap dalam lingkaran setan lintah darat.
Seperti diketahu, BRI menargetkan proses pembelian satelit rampung akhir April. Salah satu bank terbesar Tanah Air ini mengklaim sudah mengantongi izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terkait pembelian dan pengorbitan satelit.
Sumber : tribunnews.com, finance.detik.com
foto : electronics.howstuffworks.com
0 komentar:
Posting Komentar